CABUP IPONG: HUTANG 200 MILIAR DIPOTONGKAN DAU 5 TAHUN KE DEPAN

PONOROGO – Bupati nonaktif Ipong Muclissoni memenuhi undangan Bawaslu terkait kasus hutang 200 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Kamis (1/10/2020). Hal tersebut menindak lanjuti laporan tim kampanye paslon nomor 1 Sugiri Sancoko- Lisdyarita pada Senin ( 28/09/2020) soal penyalahgunaan wewenang menjelang masa cutinya. Kedatangan paslon nomor urut 2 sang petahana Ipong Muclisoni – Bambang Triwahono di kantor Bawaslu ini didamping semua pengurus partai pendukungnya termasuk tim kampanye, pengacara, dan semua anggota dewan dari partai pengusung.

Ipong menjelaskan bahwa hutang sebesar 200 miliar ini bukanlah penyalahgunaan wewenang. Pihakanya tidak mengambil kebijakan, namun hanya menjalankan kebijakan dari pemerintah di atasnya dalam hal ini presiden, dan PT. SMI ini sebagai verivikator.

“Pinjaman itu bunganya 0%, pinjaman itu adalah perintah presiden melalui PP no.43 tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi nasional dan berdasarkan Perpu tentang penanganan Covid-19 di Indonesia,” kata Ipong.

Dia juga menambahkan bahwa hutang 200 miliar ini sangat menguntungkan masyarakat Ponorogo karena di bayar dengan Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga seperti DAU 5 tahun kedepan yang diambil di awal. Selain itu, semua dana yang dipinjam akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan dalam APBD 2020 dan sudah diputuskan melalui Perda 2019.

Terpisah, Marji Nurcahyo, Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Ponorogo menyatakan bahwa pihakanya telah melakukan permintaan keterangan kepada 5 orang saksi pada Kamis (1/10/2020). Di antaranya adalah paslon nomor 1, Jamus Kunto selaku kepala Dinas PUPR Ponorogo, dan Agus Sugiarto selaku PLT Kepala Bappeda. “Setelah melakukan pemeriksaan terlapor dan pelapor, besok akan menghadirkan PT. SMI secara webinar dan saksi ahli dari UGM dan UB,” imbuhnya. (aul)